satyabhayangkara.co.id | Saumlaki_
Simon Martin Rangkoly (30), Seketaris Pemuda Desa Lematang kecamatan Tanimbar Selatan kabupaten Kepulauan Tanimbar, sempat memprotes di Ruang Rapat Sekda kepulauan Tanimbar, bila perusahaan PT. TAKA dan INPEX tidak bisa memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan di desa Lermatang, dia mengaku akan melakukan prosesi adat, Sweri laut, darat dan akan tegaskan kepada pihak perusahaan agar hentikan pekerjaan untuk sementara sehingga hak-hak masyarakat harus diselesaikan secara baik, baru boleh beroperasi lagi.
Simon ketika ditemui media ini usai mengikuti rapat membahas realisasi kompensasi rumput laut, Nelayan Tangkap, persoalan tenaga kerja dan lainnya, mengeluhkan hasil pertemuan yang dinilai mengambang, sehingga masyarakat tidak mendapatkan suatu kepastian realisasi hak-hak masyarakat, olehnya itu dia dan masyarakat merasa perlu mencari keadilan. Rabu (01/05/24) malam.
“ Kami merasa bahwa pertemuan tadi yang di mediasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini bapak Plt. Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak ada titik temu, di sana tidak ada solusi yang didapatkan.” Imbuhnya.
Rapat sempat berlangsung kurang lebih 2 jam namun tidak ada keputusan berarti, kemudian disampaikan Plt. Sekda, bahwa perlu diberikan waktu kepada pihak perusahaan PT. TAKA dan INPEX untuk berkoordinasi lagi ke pusat, namun menurut dia dan masyarakat peserta rapat, waktu yang diberikan kepada perusahaan sudah cukup lama, hampir 2 sampai 3 bulan ini beroperasi, kemudian masih lagi minta waktu untuk keputusan yang hanya sekecil ini maka perusahaan dianggap tidak logis lagi.
“ Kami sangat menghargai pemerintah daerah yang telah mediasi kami masyarakat desa Lematang dengan pihak perusahaan, namun sepertinya kami tidak menemukan keadilan di sana, kami merasa sakit hati karena harga diri kami masyarakat di injak-injak, kami tegaskan bahwa kami tidak menolak proyek strategis nasional ini, kami sangat mendukung penuh dan juga merasa berkewajiban untuk menjaga proyek strategis nasional agar berjalan dengan lancar.” Tegasnya.
Sambungnya mengatakan bahwa seperti yang sudah diketahui, Presiden Jokowi mengarahkan pelaksanaan proyek strategi nasional ini dari offshore (kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di laut) menjadi onshore (kilang dan sumur bor yang berada di daratan) dengan tujuan untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat, namun bila hal sekecil ini saja masyarakat dipermainkan, tentunya ke depan cita-cita Presiden tidak akan tercapai.
Dari kacamata tokoh pemuda yang satu ini, dia menilai bahwa perusahaan sangat tidak beretika, masuk ke rumah dan desa sesuka hati, tidak melalui pemerintah desa setempat dan menduga ada oknum tertentu bermain di dalam perusahaan ini sehingga secara nyata menghalang-halangi hak masyarakat dalam pelaksanaan jalannya proyek strategis nasional ini.
“ Mereka main masuk di desa, lalu comot sana comot sini, melakukan apapun sesukanya karena mungkin berpikir bahwa ini proyek strategi nasional, lalu bisa melakukan apa saja, jangan lupa dalam proyek strategis nasional ini ada hak-hak masyarakat yang tidak bisa diabaikan begitu saja, kami pemuda akan bersuara keras untuk membela hak-hak masyarakat dan kami siap berhadapan dengan siapa saja, kapan dan dimana dengan cara apa saja.” Tegas Simon.
Jumlah pemuda kurang lebih sekitar 600-an berkomitmen bila ada pergerakan dari pemerintah desa, pemudapun akan bergerak, memantau pergerakan ke depannya seperti apa dan besar harapan pemuda, semua hak masyarakat dapat diselesaikan secara benar, agar proyek strategis nasional ini dapat berjalan dengan baik.
“ Harapan saya juga di perusahaan ini seharusnya perwakilan dari anak negeri Bumi Duan Lolat, bisa melihat hak-hak masyarakat, bukan sebaliknya, mana mungkin ikan mau makan ikan.” Tutupnya.
Pihak Pemda Kepulauan Tanimbar dan pihak perusahaan ketika di hubungi media ini, belum tersambung dengan baik, mengingat saat ini masih bertepatan dengan hari libur Nasional. (AL)
