Kebijakan Pj Bupati KKT, Kebijakan Titipan.

Uncategorized1114 Dilihat

 

Saumlaki, Satyabhayangkara.co.id – Bwarka Fenanlampir kembali kritik Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat yang mengklarifikasi pemberitaan yang memintanya mundur secara terhormat, pada Selasa, 30 April 2024 lalu.

Kritik ini disampaikan Bwarka Fenanlampir, “Masyarakat Tanimbar tak butuh klarifikasi Pj Bupati KKT yang Ala Kadarnya seperti itu, ” katanya. Kamis, (02/05)

Menurut Bwarka Fenanlampir, pernyataan yang disampaikan Pj Bupati KKT Piterson Rangkoratat tidak menjawab semua fakta yang terjadi. Tanimbar lagi susah kok dibilang baik-baik saja ?

Penjelasan yang luar biasa tapi bagi saya sangat jauh dari ekspetasi. Bayangkan saja penetapan APBD tahun anggaran 2024 hasil paripurna antara legislatif dan eksekutif begitu mudahnya dikonspirasikan sehingga angka-angkanya dirubah sepihak apalagi semua perencanaan dan capaian yang diracik sendiri pasti segala bumbu diramu sesuai selera sendiri tanpa ada yang tahu.

Kenyataan yg yerjadi di kantor-kantor pemerintah daerah KKT yang sepi menunjukan sikap protes tanpa suara alias diam tutup mulut dari sebagian besar ASN di kabupaten ini. Pemsus oleh Kemendagri atas Keputusan Perombakan Birokraksi menjadi fakta bahwa kesemrawutan ini terjadi atas kebijakan yang dibuatnya, ujar Bwarka

Lanjutnya, soal pengamatan dan pengukuran yang tidak ilmiah justru datangnya dari Pj Bupati KKT yang ngawur. Bahwa yang disajikan itu sesuai fakta karena datanya ada di pihak pemda yang harusnya disajikan ke publik bukan bertanya balik ke masyarakat. Pj Bupati KKT harusnya sadar bahwa masyarakat Tanimbar tidak buta dan tuli terhadap kondisi yang terjadi di Tanimbar saat ini.

Jika disampaikan beritanya titipan maka lagi-lagi Pj Bupati KKT harus menyadari bahwa justru kebijakan yang dibuatnya berdasarkan titipan diantaranya perombakan birokrasi dan pembayaran UP3. Sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari dilantik dan sampai di Tanimbar langsung melakukan perombakan birokrasi sampai pada pemberhentian dalam tugas alias Non Job ASN tanpa yang bersangkutan tahu apa salah dan dosanya. Jika bukan titipan, maka pemaksaan penambahan anggaran untuk pembayaran UP3 tidak dilakukan, jelasnya agak kesal.

Lebih lanjut Bwarka Fenanlampir menegaskan, sadarkah beliau bahwa pengambilan formulir pendaftaran calon bupati di Sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN) tanggal 17 April 2024 oleh Perwakilan Pj Bupati KKT Piterson Rangkoratat adalah bentuk Pengkhianatan Rakyat (PR) sekalipun itu hak politik beliau karena dia sudah berjanji dalam pelantikannya untuk menyelesaikan masalah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langkah yang dibuatnya sudah pasti membuat fokusnya akan terbagi dan sampai titik itu kita semua paham.

Bwarka juga menambahkan kesemrawutan yang terjadi akibat kebijakan Pj Bupati KKT Pieterson Rangkoratat yang lebih fokus pada UP3 ( Utang Pihak Ketiga ) dan kepentingan pribadi lainnya.

“Hal ini kemudian berdampak pada aksi demo terus menerus selama 5 bulan masa jabatannya ini. Selama 5 bulan pula legislatif ikut berkomentar dan mengkritisi kebijakannya. Sebut saja Ketua Komisi B, Ibu Apolonia Laratmasse yg selalu memberi kritik pedas atas apa yang telah dibuatnya.
Pantas saja oleh aktivis Pemuda Katolik Komcab KKT, Oky Aston dalam pernyataannya tanggal 20 Maret 2024 meminta Pj Bupati KKT untuk “TIDAK MATI RASA”, jelas Bwarka

Lanjutnya, Bukan cuma itu, banyak aktivis KKT pernah mengkritisi Pj Bupati KKT Piterson Rangkoratat atas kebijakannya sehingga Pj Bupati KKT pernah diberi gelar “Pj Bupati MATI RASA”.

“Ini sangat memprihatinkan. Sebagai anak Tanimbar permintaan untuk beliau mengundurkan diri secara terhormat adalah bentuk evaluasi atas kinerjanya dan untuk memastikan dirinya siap mencalonkan diri maju sebagai calon Bupati KKT 2024 ini,” bebernya.

“Mundur secara terhormat lebih baik dari pada mendustakan diri dengan bersembunyi di balik jabatan Pj Bupati demi kepentingan politiknya,” tandas Bwarka Fenanlampir. (B.A.J.K)