SATYA BHAYANGKARA | MAMUJU, wapresri.go.id – Dalam lima tahun terakhir, kinerja ekonomi dan keuangan syariah terus tumbuh di tengah pemulihan ekonomi dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Bahkan peningkatan produktivitas pada sektor unggulan rantai nilai halal dan keuangan syariah turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, ekonomi dan keuangan syariah di tanah air ini ke depannya akan terus melaju. Salah satunya, karena adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan sinergi antara pusat dan daerah melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
“Pembentukan KDEKS menjadi sebuah ikhtiar membumikan ekonomi dan keuangan syariah agar semakin meluas, berdampak signifikan bagi perekonomian wilayah, dan pada akhirnya memperkokoh ekonomi nasional,” ungkap Wapres saat menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Hotel Grand Maleo Mamuju, Jl. Yos Sudarso No. 51, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/05/2024).
Lebih lanjut, pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh jajaran KDEKS Provinsi Sulbar yang baru saja dikukuhkan guna mengakselerasi gerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Sulbar.
“Pertama, susun program dan target yang terarah dan terukur keberhasilannya, serta berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Terkait hal tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan beragam program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, termasuk pengalokasian anggarannya oleh daerah. Untuk itu, ia meminta KDEKS Provinsi Sulbar agar segera mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan berbagai program strategis yang diperlukan.
“Program yang disusun semestinya juga memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan, stunting, dan mendukung pembangunan inklusif, sehingga manfaatnya terasa nyata dan merata,” tambahnya.
Kedua, Wapres menginstruksikan KDEKS Sulbar untuk mengoptimalkan potensi kekayaan sumber daya alam dan keunggulan daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Sulbar.
“Kaji dan gali potensi unggulan daerah pada keempat fokus pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian wilayah,” pintanya.
Selain itu, Wapres juga meminta agar sektor- sektor unggulan rantai nilai halal, diantaranya konsep pertanian dan peternakan yang terintegrasi untuk terus dikembangkan. Hal ini menjadikan Sulbar sebagai lumbung pangan yang sangat berpotensi menjadi salah satu penopang pangan Ibu Kota Nusantara.
“Dorong upaya hilirisasi sektor-sektor ini dalam kerangka pengembangan industri halal yang juga selaras dengan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” tutur Wapres.
“Hilirisasi pangan itu akan meningkatkan penghasilan para petani dan pekebun. Jadi masyarakat kecil akan memperoleh manfaat yang banyak sekali,” imbuhnya.
Ketiga, Wapres meminta KDEKS Sulbar untuk memperkuat infrastruktur ekosistem guna menjaga keberlanjutan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini.
“Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang, agar keberlanjutan dan kebermanfaatan program terus terjaga,” tuturnya.
Termasuk, KDEKS Sulbar juga diminta untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dan mengembangkan program digitalisasi sebagai penunjang akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Masifkan kegiatan edukasi dan diseminasi, seperti perhelatan Pekan Ekonomi Syariah ini, dan libatkan lebih banyak kalangan, seperti para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat,” tandasnya.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melaporkan bahwa Provinsi Sulbar memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang cukup besar. Salah satunya karena didukung jumlah penduduk muslim yang dominan di Sulbar, yakni sebesar 80,24% atau lebih dari 1,1 juta orang dari total populasi Sulbar.
“Jumlah pondok pesantren yang mencapai 86 pondok pesantren dengan total 12.867 santri, dimana 57 pondok pesantren diantaranya telah memiliki usaha di berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, dan budidaya perikanan,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Bahtiar, potensi sumber daya alam Sulbar yang melimpah dan bernilai ekspor juga menjadi salah satu pendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Sulbar.
“Potensi sumber daya melimpah, mulai dari mineral, perkebunan terutama sawit, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, serta ekonomi kreatif dan UMKM yang berorientasi ekspor antara lain kerajinan lokal unik seperti lidi, batok kelapa, kain tenun mandar, dan makanan olahan halal,” urainya.
Selain menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Barat, pada kesempatan ini Wapres juga meresmikan pembukaan Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah (PEKSyar) Sulawesi Barat Tahun 2024.
Selain Pj. Gubernur Sulbar, hadir pada acara ini diantaranya Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulbar Gunawan Purbowo; Anggota DPD Dapil Sulbar Almalik Pababari, Ajbar, Andri Prayoga Putra Singkarru, dan Iskandar Muda Baharuddin Lopa; Ketua DPRD Provinsi Sulbar Siti Suraidah Suhardi; Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulbar, para Bupati se-Sulbar; dan segenap pengurus KDEKS Sulbar.
Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Syukriansyah S. Latief. (EP/AS-BPMI Setwapres)
pewarta : Arif prihatin
