Pj Bupati KKT Prioritas Pencitraan, Korbankan Rakyat.

Uncategorized499 Dilihat

 

Saumlaki, Satyabhayangkara.co.id – Aktivis Tanimbar, Bwarka Fenanlampir kembali mengkritisi beberapa hal terkait Pj Bupati Kepulauan Tanimbar, Pieterson Rangkoratat. Selasa, (04/06).

Lagi-lagi Bwarka mengatakan, ke depan seharusnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempertimbangkan perpanjangan jabatan Rangkoratat sebagai Pj Bupati Kepulauan Tanimbar.
Pasalnya, menurut dia, apa yang dilakukan Rangkoratat  selama ini hanyalah bentuk pencitraan di tengah menguatnya isu niat maju di Pilkada Kepulauan Tanimbar 2024.

“Itu wajar, mungkin karena sudah banyak kita dengar kabar kalau Piterson Rangkoratat mau Calon Bupati Kepulauan Tanimbar 2024,” tambahnya.
Bwarka menuturkan, tugas pokok Pj bupati itu cukup banyak. Selain mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dalam hal penyediaan anggaran, ada pula aspek penting yang mesti dikerjakan dengan serius.

Bahwa sesuai pernyataan di media bahwa Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tanimbar Piterson Rangkoratat, SH yang melaporkan dan mempresentasikan hasil evaluasi triwulan ll (Dua) terkait dengan program program prioritas, adapun dalam presentasi Pj Bupati Kepulauan Tanimbar beliau lebih cenderung mempresentasikan 10 indikator prioritas pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan mendapat atensi yang luas biasa dari Tim Evaluator, dipertanyakan Bwarka Fenanlampir.

Ada hal mengganjal yg harusnya terbuka ke publik diantaranya bagaimana Hasil Evaluasi Triwulan I, 10 program prioritas mana yang dilaporkan oleh beliau sehingga terlihat hampir semua Pimpinan OPD diboyong ke Jakarta beberapa waktu lalu.? Padahal keuangan daerah belum normal. Jangan-jangan ada manipulasi program yang disampaikan. Ini harus transparan jangan hanya asal bilang dipuja-puji, kata Bwarka.

Bwarka lanjut bertanya dengan kesal, agak aneh karena APBD 2024 baru berjalan bulan Mei kemarin dan Tanimbar dalam keadaan tidak baik-baik saja kok laporannya luar biasa.? Jangan-jangan ada kebohongan lagi di sana.
Faktanya kan pernah terjadi bahwa Kemendagri pernah menegur Pj Bupati Tanimbar dengan Pemsus karena melakukan Pelantikan tanpa seijin Kemendagri, pernah juga melakukan pertemuan Non Formal dengan pimpinan DPRD KKT terkait tarik ulur dan utak atik APBD 2024 lalu sehingga baru tuntas di bulan Mei 2024 kemarin. Ini semua catatan buruk pemerintahan Pj Bupati KKT sehingga diduga Kemendagri terjebak ulang dengan Hasil Evaluasi Triwulan II ini.

Bwarka menilai, dengan adanya niatan maju di Pilkada Kepulauan Tanimbar 2024 maka berpotensi ada abuse of power (penyelewengan kekuasaan) demi memuluskan keinginannya tersebut.
“Dengan segala fasilitas negara, Pj Kepulauan Tanimbar itu berpotensi menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Ini mesti dihentikan. Kalau mau calon silakan mundur dari posisi Pj, jangan aji mumpung seperti ini,” tandasnya.

Bwarka menyebut, Rangkoratat malah sudah ada indikasi berpolitik praktis.

“Indikasi dia berpolitik praktis itu jelas dengan pernyataannya yang diungkap beberapa orang dekatnya bahwa dia akan memenangkan perolehan kursi partai tertentu. Sehingga, bisa dipakai sebagai kendaraan politiknya nanti,” bahkan namanya terpampang dengan jelas di lembaran-lembaran Partai Politik yg sementara akan melakukan Fit and Proper Tes, misalnya Partai Gerindra yang namanya terpampang dengan nomor urut 4, sebelumnya ada namanya juga di Partai Golkar, PAN, PKB bahkan PSI.
Dengan praktik-praktik seperti ini maka sudah tidak layak lagi menjadi Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar. Dan ini jelas semakin menegaskan bahwa dia memang berpotensi untuk bertindak abuse or power, katanya.

Hal senada dikatakan, Ketua Forum Cinta BuminTanimbar (FCTB) Alex Belay. Dia menilai, Rangkoratat belum cukup cakap memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Alex menilai, Rangkoratat seharusnya fokus menyelesaikan permasalahan di Tanimbar. Bukan malah fokus pencitraan diri di tengah menguatnya isu ikut bertarung pada Pilkada Kepulauan Tanimbar 2024. Lihat saja, tak ada publikasi kegiatan OPD yang ada hanya pencitraan Pj Bupati, Pieterson Rangkoratat apalagi di media sosial FB dan WA Grup.
Saya menduga bahwa beliau kelihatan bangga di-posting sana sini sebagai calon Bupati Tanimbar tanpa klarifikasi sedikitpun. Terlihat bamper-bampernya melakukan sosialisasi terang-terangan soal niatan maju sebagai calon Bupati.

Miris benar melihatnya, karena terkesan beliau tersandera kepentingan politik kelompok tertentu.

harusnya tetap fokus pada tugas pokok untuk membawa daerah ini menjadi lebih baik.
“Harusnya dia (Pj Bupati KKT) menjawab amanah dari Mendagri dengan kinerja yang baik, bukan malah sebaliknya,” ujarnya.

Sebagai penutup, koordinator FCBT itu menegaskan  “Seperti yang sudah pernah disuarakan oleh kawan-kawan aktivis kali laku bahwa lebih baik Mundur Secara Terhormat ketimbang bermain dibelakang sebagai Pengkhianat Rakyat (PR). (B.A.J.K)