SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, – Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi Capaian SISMONEV 2025 dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) di Ruang Rapat Naira, Lantai 2, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jumat (18/7/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn.) Harianto, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Diantaranya yang hadir adalah Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) Dr. Drs. Mulyadin Malik., M.Si., CIGS., yang hadir bersama para direktur jenderal dan pejabat struktural Kemendes PDTT.
Turut hadir pula jajaran Tenaga Ahli dari Deputi V KSP seperti Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman, Lasmi Purnawati, dan Brigjen TNI (Purn.) Ferdy Fronnas F. Wewengkang.
Peran BUM Desa dalam Program MBG
Agenda utama rapat membahas strategi percepatan integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) 2025, khususnya dalam kaitannya dengan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG tidak hanya dimaknai sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk menggerakkan roda ekonomi desa secara berkelanjutan.
Dalam paparannya, Kepala BPI Mulyadin menyatakan pentingnya percepatan integrasi sistem BUM Desa dengan kementerian dan lembaga terkait.
Ia mengusulkan pembentukan Tim Nasional atau Satuan Tugas Terpadu yang melibatkan lintas sektor pemerintahan untuk memperkuat peran BUM Desa dalam mendukung penyediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“BUM Desa kita sudah banyak yang siap, baik dari sisi permodalan maupun sumber daya manusia. Tercatat ada 542 BUM Desa yang telah masuk dalam e-katalog LKPP dan siap menjadi pemasok SPPG,” terang Mulyadin Malik dalam forum tersebut.
Bangun Kemandirian Pangan Desa
Koordinasi antara Kantor Staf Presiden dan Kemendes PDTT secara eksplisit mendorong pelibatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam rantai pasok dan pengelolaan unit layanan gizi di berbagai wilayah.
Inisiatif tersebut dipandang sebagai langkah nyata membangun kemandirian pangan dari desa, sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.
Mayjen TNI (Purn.) Harianto selaku pimpinan rapat menegaskan pentingnya sinergi kebijakan dan aksi lintas kementerian dalam mendukung keberlanjutan program MBG sebagai bagian dari agenda prioritas nasional yang berdampak langsung ke masyarakat akar rumput.
Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga siang hari tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan tindak lanjut, termasuk percepatan integrasi data, pembentukan gugus tugas, serta penguatan regulasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa melalui program-program strategis pemerintah pusat.
Pewarta : Arif prihatin
