SATYA BHAYANGKARA | KABUPATEN CIREBON, – Pentingnya sinergi antara Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mempercepat dan mempermudah layanan pertanahan bagi masyarakat. Kolaborasi ketiga pihak tersebut juga menjadi kunci pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang diluncurkan Kementerian ATR/BPN pada 17 Agustus 2026.
Kita ingin menjadikan masyarakat sebagai prioritas pelayanan. Esensi tugas kita adalah mempermudah urusan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi tiga pilar ini, yakni BPN, Bapenda, dan PPAT adalah kunci suksesnya. Kalau ini tidak berjalan bersama, tidak bisa.
Ini momentum untuk memperbaiki dan mempermudah masyarakat” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Dedi Wahyudi, S.SiT., M.Si. di kantor pertanahan kabupaten Cirebon Jl. Sunan Drajat No.2, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kamis, (24/9/2026).
PERINTIS 10 Hari dirancang dengan tiga pilar dan tahapan yang saling berkaitan, yakni verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah selama 3 hari, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT selama 2 hari, serta penyelesaian permohonan di Kantah paling lama 5 hari. Di hadapan Bapenda, PPAT, serta Kepala Kantor Pertanahan”terangnya
Untuk memastikan keberhasilan PERINTIS 10 Hari, kita butuh perubahan cara kerja dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sinergi antara Badan Pertanahan, pemerintah daerah, dan PPAT perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh kepastian waktu dalam setiap tahapan layanan. “Karena itu ini tiga pilar ini, BPN, Bapenda, dan PPAT harus sama-sama berubah kalau kita ingin melayani Masyarakat dengan baik,” tandasnya.
#KementerianATRBPN
#KantahKabcirebon
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Pewarta : Arif prihatin
