SATYA BHAYANGKARA-BULUKUMBA — Mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman menjadi Selengkapnya
News Feed
Satya Bhayangkara
Jumat Berkah, Ketua Bhayangkari Cabang Bulukumba Ikut Bagikan Makanan Gratis.
SATYA BHAYANGKARA-BULUKUMBA — Kepedulian terhadap sesama terus ditunjukkan Polres Bulukumba melalui program Selengkapnya
Dikawal TNI-POLRI, PN Cirebon Tuntaskan Eksekusi Pengosongan Ruko di Jalan Cipto
SATYA BHAYANGKARA | CIREBON, – Pengadilan Negeri (PN) Cirebon berhasil melaksanakan eksekusi pengosongan Selengkapnya
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Selengkapnya
Lapas Kuningan Tunjukkan Semangat Kebersamaan, Jadi Partisipan Terbanyak dalam Fun Walk HUT ke-2 IMIPAS
SATYA BHAYANGKARA | KUNINGAN, – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Selengkapnya
MA Minta Seluruh Pengadilan Sebarluaskan Informasi Uji Publik Calon Hakim 2026
SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, – Kamis, 12 November 2026. Mahkamah Agung (MA) Selengkapnya
FGD Jaksa Intelligence Ecosystem Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan
SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, –Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026. Acara dengan tema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” diprakarsai oleh Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. FGD diselenggarakan pada Kamis 12 November 2026 secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta Selatan. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sarjono Turin, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani mengapresiasi gagasan perubahan Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. “Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” ujarnya. Menurutnya, pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem merupakan kebutuhan strategis organisasi yang sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Di lingkungan Kejaksaan, AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi, analisis big data, dan sistem pendukung keputusan guna mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen. Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan AI di sektor penegakan hukum memiliki risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum. Risiko tersebut meliputi manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia. Menurutnya, dengan belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan sebaiknya menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan melalui pedoman tata kelola dan mitigasi risiko. “Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” sebut Jamintel. Ia menegaskan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel dalam menjalankan tugas. AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan sehingga setiap hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia. Pemanfaatan kecerdasan artifisial yang Kejaksaan bangun tidak boleh melegalkan kelalaian maupun pelanggaran hukum, sebab AI hanyalah instrumen pendukung keputusan (decision support system). Lebih lanjut, Jamintel menyampaikan bahwa personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana. Selengkapnya
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Selengkapnya
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Selengkapnya
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, – Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Selengkapnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 536
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.




















