SATYA BHAYANGKARA|ENREKANG — Dua tokoh mahasiswa asal Enrekang, Fadil Adinata (Presiden BEM KEMA FSD UNM) dan Nurul Qalam (Menteri Riset dan Pengembangan BEM UNM), mempertanyakan kejelasan pelaksanaan program jaminan gagal panen yang telah dijanjikan Pemerintah Kabupaten Enrekang dan ditandatangani kerja samanya dengan PT Asuransi Jasindo pada Oktober 2025. Hingga kini, banyak hal mendasar belum transparan: siapa berhak ikut program, kriteria gagal panen, besar anggaran, jumlah peserta, serta tata cara klaim. Padahal ancaman El Niño dan kekeringan makin nyata, sehingga program tidak boleh hanya berhenti di seremoni penandatanganan.
Program ini merupakan salah satu janji kampanye Pemerintah Kabupaten Enrekang di bawah Bupati H. Muh. Yusuf Ritangnga dan Wakil Bupati Andi Tenri Liwang La Tinro, yang ditujukan memberikan perlindungan bagi petani padi dari risiko gagal panen.
Peringatan iklim semakin mendesak. BMKG pada Juni 2026 memprediksi puncak kemarau terjadi Juli–September, dengan Agustus sebagai puncaknya. Musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dan panjang dari kondisi normal, dan El Niño berintensitas kuat diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Sulawesi Selatan termasuk wilayah yang mendapat peringatan dini kekeringan. Artinya, pemerintah seharusnya bersiap sebelum kerugian terjadi, bukan menunggu tanaman mati baru bergerak.
Merespons hal tersebut, para mahasiswa menyampaikan enam tuntutan sekaligus lima arah kebijakan yang harus segera dijalankan pemerintah:
✅ Publikasikan seluruh kriteria peserta, SOP, mekanisme kepesertaan, klaim, besaran pertanggungan, dan sumber anggaran secara terbuka.
✅ Buka data peserta dan penerima program secara berkala.
✅ Pemetaan risiko kekeringan di seluruh wilayah pertanian menggunakan data BMKG dan data lapangan.
✅ Siapkan mitigasi: penguatan irigasi, penyediaan air, pompanisasi, penyesuaian kalender tanam, serta pendampingan petani di wilayah rentan.
✅ Percepat perluasan perlindungan ke komoditas lain seperti bawang merah dengan jadwal yang jelas dan dapat dipantau publik.
✅ Bentuk sistem respons cepat dan saluran pengaduan yang mudah diakses petani saat menghadapi ancaman gagal panen atau kerusakan tanaman.
“Kami tidak meminta pemerintah menjamin cuaca. Pemerintah tidak bisa mengendalikan El Niño, hujan, maupun kekeringan. Namun pemerintah bisa menjamin kebijakannya jelas, informasinya terbuka, mekanismenya dapat diakses, dan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas mereka.
Inti persoalan bukan sekadar adanya program, melainkan apakah program tersebut benar-benar dapat diakses petani saat mereka membutuhkannya. Jangan sampai jaminan gagal panen hanya menjadi tulisan di atas kertas, sementara saat kekeringan datang, petani kembali menanggung risiko seorang diri.
Petani menunggu jawaban, bukan sekadar janji.
Pimred
