SATYA BHAYANGKARA | TERNATE, wapresri.go.id – Desa sebagai unit terkecil dalam tata pemerintahan, yang merupakan garda terdepan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional. Namun, sejak Indonesia merdeka, masih banyak ketertinggalan pembangunan di desa.
Pemerintah pun menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya mengamanatkan afirmasi pembangunan desa melalui Dana Desa dan penyediaan pendamping desa. Diharapkan, pendamping desa dapat mengidentifikasi keunggulan lokal untuk memajukan ekonomi desa.
“Dalam rangka memajukan ekonomi desa, pendamping desa agar melakukan pemetaan potensi komoditas unggulan lokal bersama komunitas desa, dilanjutkan dengan asistensi atas perencanaan bisnis komoditas desa, serta menghubungkannya dengan offtaker dan jaringan pemasaran,” imbau Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Gamalama Ballroom, Hotel Sahid Bela Ternate, Jl. Jati Raya No. 500, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/05/2023).
Menurut Wapres, dalam konteks pembangunan, pemerintahan desa adalah pemegang peran vital, sehingga ketika peran desa menguat, maka pembangunan akan langsung dirasakan sebagian besar rakyat Indonesia, maka diperlukan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan potensi lokal setempat.
“Saya minta Pemprov Maluku Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mengembangkan program yang dapat mengoptimalkan potensi lokal, tidak semata mengandalkan program pemerintah pusat,” jelas Wapres.
Selain itu, Wapres juga berharap agar optimalisasi modal sosial yang berkembang di desa-desa di Maluku Utara dapat menjadi fondasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Saya mendengar sejumlah BUMDesa di Maluku Utara telah tumbuh berkembang dengan berbagai sektor usaha. Terus lanjutkan upaya yang bersifat inovatif dan kreatif dalam mengoptimalkan peluang ekonomi,” kata Wapres memberikan arahan.
Mengakhiri sambutannya, tidak lupa Wapres memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pendamping desa yang telah mendedikasikan diri mereka di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara.
“Saya sampaikan terima kasih yang tulus kepada para pendamping desa yang telah mengabdi di berbagai pelosok desa, dari bermacam penjuru kepulauan juga di bumi Moloku Kie Raha,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Taufik Madjid menuturkan, saat ini Kementerian Desa dan PDTT sedang menjalankan program Ttransformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) sebgai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemajuan ekonomi.
“Melalui program ini kita akan tingkatkan efektifitas penggunaan dana desa, utamanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan dan menstabilkan pendapatan warga desa/warga kampung, serta kegiatan produksi yang berbasis potensi desa,” jelas Taufik.
“Sehingga warga desa dapat berkontribusi terhadap transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata,” tambahnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (DAS/SK-BPMI, Setwapres)
Pewarta : Arif prihatin
