SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, wapresri.go.id — Permasalahan kemiskinan masih terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai upaya dan strategi pengentasan kemiskinan dirancang untuk dapat menjadi solusi, termasuk diantaranya melalui Reformasi Birokrasi (RB). Pemerintah melalui RB Tematik menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utamanya.
Terkait dengan hal tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto mengatakan bahwa RB Tematik Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2023 telah dijalankan secara menyeluruh sebagai tematik utama di sejumlah pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan.
“Pemerintah Indonesia terus mempertajam strategi tata kelola dan kebijakan penanganan kemiskinan, kegiatan Reform Knowledge Sharing hari ini juga harapannya bisa memberikan pemahaman terkait tata kelola program penurunan kemiskinan secara efektif dari negara Australia yang dianggap berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan bisa kita jadikan sebagai patok banding untuk diadaptasi di pemerintahan Indonesia,” tuturnya saat mengisi acara Reform Knowledge Sharing (Public Lecture) bertema Improving Governance Ecosystem for A More Effective Poverty Alleviation Program: Lessons Learned from Australia yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa (14/05).
Lebih lanjut, Erwan menyampaikan, Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun strategi percepatan RB Tematik pengentasan kemiskinan sebagai upaya mempercepat capaian target. Adapun salah satu strategi tersebut adalah berkolaborasi dengan mitra strategis guna mendorong implementasi RB Tematik pengentasan kemiskinan pada pemerintah daerah.
“Kami juga berupaya membangun kembali Tim RB Daerah yang efektif di setiap pemda agar fokus pada pembinaan yang intensif dan sistematis dalam implementasi RB Tematik pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.
Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi menuturkan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 ini dapat dicapai sesuai target pemerintah. Bahkan menurutnya, penghapusan kemiskinan ekstrem bisa enam tahun lebih cepat daripada perkiraan SDG’s, yakni baru tercapai di tahun 2030.
Dihadapan para hadirin, ia menyebutkan, ada tiga strategi yang dapat dilakukan pemerintah guna menurunkan angka kemiskinan di tanah air. Pertama, penurunan beban pengeluaran (bantuan sosial). Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat.
“Dan strategi ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Langkahnya dengan regionalisasi bantuan sosial. Bansos tidak lagi one size for all, tapi disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Eko Prasojo menilai pentingnya pelaksanaan impact analysis untuk melihat program yang diajukan instansi pemerintah. Sebab, katanya, hal tersebut memiliki dampak yang nyata dan optimal bagi masyarakat.
“Kita perlu menyusun renstra yang bersifat multilateral dan berbasis dampak. Tidak terbatas pada penanggulangan kemiskinan, tetapi untuk seluruh program. Hal ini merupakan fungsi dari RB tematik agar dapat menyasar langsung pada faktor pengungkit pembangunan,” tandasnya.
Sebagai informasi, kegiatan Reform Knowledge Sharing (Public Lecture) yang mengangkat tema “Enhancing Governance Ecosystem to Enhance Poverty Alleviation Program Effectiveness: Insights from Australia” merupakan hasil kerjasama antara Kementerian PANRB, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Eksekutif KPRBN. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tata kelola program penanggulangan kemiskinan yang efektif, dengan mengambil contoh dari pengalaman Australia untuk diadopsi dalam konteks Pemerintahan Indonesia. (HB/AS – BPMI Setwapres)
pewarta : Arif prihatin
