SATYA BHAYANGKARA | PALEMBANG, – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengimbau seluruh kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati, agar dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di desa dalam menuntaskan masalah pembangunan.
Menurutnya, SDM lokal merupakan aset yang tak tergantikan, sebab mereka lah yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya.
Optimalisasi SDM desa ini dilakukan, untuk mencegah terjadinya urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan.
Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat, salah satunya demografi penduduk yang tak seimbang.
“Desa di Jepang itu kosong, jangan sampai terjadi di Indonesia, Pak. Ada 93% penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83% penduduknya bergerak ke kota. Kita ingin menyetop atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah se-Sumatera Selatan, di Kantor Gubernur Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (13/1/2024).
“Inti pokoknya, kita ingin pembangunan itu ada di desa, Pak. Kita ingin desa kita ini diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, maka saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat,” imbuh mantan Anggota DPR RI itu.
Di momen yang sama ini, Menko Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah sedang fokus pada pemberdayaan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal ini untuk mengurangi impor bahan pokok dapat dilakukan dengan mengandalkan sumber daya pangan lokal.
Menko Zulhas berharap, pangan lokal ini mampu diproduksi, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh suatu daerah atau kelompok masyarakat lokal secara berkelanjutan.
Sebab menurut Menko Zulhas, makanan lokal bisa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk waralaba, seperti memiliki cita rasa yang unik serta bahan baku lokal dan pengelolaan yang lebih baik.
“Jadi 2025, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, dan tidak impor garam untuk konsumsi, Itu kira-kira tahun 2025,” jelas Menko Zulhas.
Menko Zulhas juga menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg akan diberlakukan mulai 15 Januari 2025 mendatang.
Pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani pada masa panen raya di tahun ini.
“Sudah diputuskan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras efektif 15 Januari, nanti pabrik-pabrik padi itu, beras yang dibeli oleh Bulog seharga Rp. 12.000, efektif mulai tanggal 15 Januari,” kata Zulhas.
“Kedua, Jagung diberlakukan harga Rp. 5.500 per 1 Pebruari tujuannya jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap,” tambahnya.
Turut hadir dalam agenda itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara Mendes PDT hadir didampingi Staf Ahli Menteri, Bidang Hubungan Antar-Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, Direktur Advokasi Dwi Rudi Hartoyo.
Teks: Dayat/Kemendes PDT
Pewarta : Arif prihatin
