SATYA BHAYANGKARA | KEJAKSAAN AGUNG, JAKARTA, – Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani hadir menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2025 yang diadakan pada Selasa 14 s.d Kamis 16 Januari di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Rakernas tahun ini mengusung tema “Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.”
Rakernas ini menyoroti berbagai pencapaian penting, termasuk upaya penyelesaian aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai pemulihan mencapai Rp 41 triliun dari target Rp 110 triliun. Keberhasilan ini dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan RI dan berbagai instansi lain dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pengawasan.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kejaksaan RI dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kolaborasi kedua lembaga, diantaranya Satuan Tugas (Satgas) Covid, Satgas Sawit, Pengaawasan Aset, Peningkatan Pengawasan Bea Cukai dan Satgas BLBI, juga terkait pengawasan end to end program di Kementerian Keuangan (tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan lelang, serta korupsi pengadaan barang dan jasa.
Kejaksaan RI sedang dalam proses transformasi menuju sistem peradilan tunggal (Single Prosecution System) yang modern dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan akurasi penanganan perkara melalui integrasi elektronik dari tahap penyidikan hingga eksekusi, serta koneksi data yang terpusat dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Kejaksaan RI telah menunjukkan komitmen dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan upaya pemberantasan korupsi. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan juga terus diperkuat melalui Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang mencakup berbagai aspek seperti pengawasan aset, penyidikan, dan pemulihan aset.
Rakernas Kejaksaan RI 2025 menjadi momentum penting dalam mendorong peran Kejaksaan sebagai pengawal keadilan yang modern dan efisien, serta memperkuat dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. (K.3.3.1)
Jakarta, 14 Januari 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
M. Irwan Datuiding, S.H., M.H.
Dr. Andrie Wahyu Setiawan, SH., S.Sos., MH. / Kasubid Kehumasan
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id
Pewarta : Arif prihatin
