SATYA BHAYANGKARA-BULUKUMBA
-Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto mengenai separoh dari dana Bantuan Sosial (Bansos) Rp 500 triliun tidak tepat sasaran, sehingga mengindikasikan terjadi korupsi terhadap dana yang dijadikan bancaan tersebut. (Repelita News, 11 Februari 2025). Sehingga menjadi perhatian luas berbagai kalangan, termasuk Rocky Gerung yang memberi komentar melalui akun YouTube pribadinya.
Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan ini seolah memberikan informasi adanya dugaan kebrutalan dalam menjadikan Bansos sebagai bancaan dan patut ditelisik oleh aparat penegak hukum.
Kesan ada terhadap kebrengsekan rezim penguasa terdahulu mulai dibongkar oleh Luhut Binsar Panjaitan yang relatif dekat dan memiliki pengaruh kuat terhadap Presiden Joko Widodo ketika itu. Sehingga kini sangat mungkin telah memilih jalan sendiri, tak lagi kompak dan tidak lagi sehati.
Menurut Rocky Gerung data tentang penerima Bansos yang tidak tepat sasarannya itu, patut diduga menjadi penyebab dana Bansos tidak sampai kepada yang berhak harus segera diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, senyampang Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah serta dukungannya yang penuh untuk mengusut dan memproses semua pelaku korupsi di negeri ini. Sebab Presiden sungguh serius untuk membenahi kondisi ekonomi rakyat yang parah.
Kesaksian Luhut Binsar Panjaitan yang yang memiliki kekuatan dan sanksi hukum ini patut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena itu, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mendapat perintah langsung dari presiden perlu dicermati oleh rakyat, instansi mana yang lebih siap dan taat menjalankan perintah Presiden yang pasti akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rakyat.
Indikasi dari tindak pidana korupsi pada lima tahun terakhir yang terkesan gila-gilaan karena berbarengan dengan pelaksanaan Pemilu sungguh luar biasa dan membingungkan. Sehingga tekanan ekonomi yang parah semakin sulit dicerna oleh akal sehat.
Pengakuan Luhut Binsar Panjaitan selama lima tahun terakhir, dia saksikan sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. “Dari total Rp 500 triliun anggaran Bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak”, tandas Luhut Binsar Panjaitan memberikan kesaksiannya.
Jadi memang tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk mengusut kebenaran informasi yang telah dibocorkan oleh mantan pejabat tinggi yang relatif dekat dan berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden sebelumnya. Dan kini kembali pada posisi yang penting dalam pemerintahan yang baru, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang akan mendapat dukungan sepenuhnya dari Presiden bersama rakyat, agar kondisi ekonomi Indonesia dapat segera membaik.
Banten, 12 Februari 2025
Narasumber.Tajuddin
Pewarta.Basri