SATYA BHAYANGKARA-BULUKUMBA
– Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) melontarkan kritik pedas terhadap DPRD Kabupaten Bulukumba yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan justru bersikap pasif dalam merespons laporan masyarakat. Kegeraman PATI mencuat setelah DPRD tak kunjung menindaklanjuti kesepakatan peninjauan lapangan bersama yang telah dijadwalkan sejak Senin, 14 April 2025.
Ketua Umum PATI, Agus Salim alias Jihan, menyebut DPRD telah menunjukkan sikap abai terhadap suara rakyat. Ia mengaku pihaknya sudah menunggu selama tiga hari untuk bergerak bersama mengecek langsung proyek yang diduga sarat masalah. Namun, hingga Jumat sore, tak satu pun perwakilan DPRD muncul atau memberi kabar.
> “Ini bukan sekadar keterlambatan, ini bentuk pengabaian yang keterlaluan. DPRD tampaknya lupa siapa yang mereka wakili. Sikap mereka seperti ini sama saja dengan mengkhianati amanah rakyat,” tegas Agus.
Tak hanya itu, PATI juga menduga ada aroma tidak sedap di balik diamnya DPRD. Anggota tim investigasi PATI, Udin Karim, bahkan menyebut adanya kemungkinan kongkalikong antara DPRD dan pihak pelaksana proyek.
> “Kuat dugaan ada permainan. Dana publik dipakai, proyek bermasalah, tapi DPRD malah bungkam. Kami curiga mereka sengaja tak melibatkan kami karena ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari publik,” ungkap Udin.
Sikap Ketua DPRD pun ikut disorot. Menurut PATI, ketua dewan justru menghindar dan tidak menunjukkan sikap transparan. Padahal, DPRD memiliki otoritas untuk turun langsung ke lapangan, memanggil pihak terkait, bahkan mendorong audit teknis atas proyek yang dilaporkan bermasalah itu.
> “Kalau terus berdiam diri, jangan salahkan masyarakat bila menilai DPRD sudah jadi bagian dari masalah. Kami butuh wakil rakyat, bukan wakil kontraktor,” sindir Agus tajam.
Di tengah kritik tajam tersebut, salah satu staf DPRD yang enggan disebut namanya mencoba memberikan klarifikasi. Melalui pesan WhatsApp, ia menyebut bahwa sebenarnya sudah ada persetujuan turun ke lapangan. Namun, Ketua DPRD diklaim sedang sakit dan sejumlah anggota lainnya berhalangan.
> “Maaf Pak, memang sudah disetujui untuk turun, mungkin beliau lupa karena tadi juga sempat turun. Pak Juandy sakit, saya sendiri di Makassar karena anak saya sakit. Nanti akan dijadwalkan ulang. RDP tetap tanggal 21, datanya juga sudah lengkap,” tulisnya.
Namun, bagi PATI, alasan itu tak cukup. Mereka menilai ketidakhadiran dan minimnya komunikasi dari DPRD menunjukkan ketidakseriusan serta sikap tidak profesional lembaga tersebut dalam mengawal kepentingan publik.
PATI memastikan tak akan tinggal diam. Mereka akan terus mendesak keterbukaan, menuntut peninjauan proyek secara menyeluruh, dan siap menggiring isu ini ke level yang lebih tinggi jika DPRD terus menghindar.
Pewarta.Basri
