SATYA BHAYANGKARA-BULUKUMBA
— Sorotan tajam kembali dilayangkan Sekretaris Jenderal Lembaga Lidik Pro Nusantara (Lidik Pro), Muh. Darwis K., terhadap mandeknya upaya pemerintah daerah Bulukumba membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Bagi Darwis, kondisi ini bukan lagi sekadar keterlambatan administratif—ini bentuk nyata dari pembiaran terhadap penderitaan rakyat sendiri.
“Sudah terlalu banyak warga kita jadi korban birokrasi yang lamban, sistem yang usang, dan pemerintah yang diam. Sampai kapan kita menonton penderitaan mereka dari balik meja ber-AC?” seru Darwis, lantang.
“LTSA Bukan Sekadar Gedung, Tapi Benteng Perlindungan Rakyat”
Darwis memaparkan bahwa LTSA adalah kunci utama untuk memutus rantai pengiriman pekerja migran non-prosedural, memperkuat pengawasan terhadap tenaga kerja asing, hingga mengintegrasikan layanan lintas sektor. Tapi anehnya, meski UU No. 18 Tahun 2017 sudah mengamanatkan hal itu, Pemda Bulukumba justru seolah bermain pura-pura tidak tahu.
“UU-nya sudah jelas, instruksi pemerintah pusat jelas, kenapa daerah masih diam? Ini pembangkangan atau ketidakmampuan?” tanya Darwis dengan nada tajam.
Fakta Lapangan yang Diabaikan:
Tingginya angka deportasi dan korban TPPO dari Bulukumba menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja migran.
Warga masih harus ke Makassar, Parepare, atau Palopo hanya untuk urus paspor, medical check-up, dan dokumen migrasi lainnya.
Rumah sakit di Bulukumba sudah punya alat, tapi tak diberi peran maksimal. Kenapa sumber daya lokal tak dioptimalkan?
“Kita ini bukan kekurangan fasilitas, kita kekurangan niat baik. Itu penyakit paling parah di pemerintahan hari ini,” kritik Darwis.
Sindiran Keras: Dinas Tenaga Kerja Hanya Jadi Tempelan
Darwis juga menyentil struktur organisasi Pemda yang menggabungkan Dinas Ketenagakerjaan dengan Koperasi. Menurutnya, ini keputusan yang tak masuk akal di tengah kompleksitas persoalan migrasi.
“Tenaga kerja itu urusan strategis. Masa digandeng sama koperasi? Ini bukan soal jualan kue, ini soal nasib manusia di luar negeri!”
Ultimatum untuk Pemda dan DPRD: “Bangun atau Kami Lawan!”
Darwis memberi peringatan keras bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Jika hingga akhir tahun tidak ada langkah konkret untuk membentuk LTSA, maka Lidik Pro dan jaringan aktivis buruh akan menggelar aksi besar-besaran.
“Kalau kalian tak bisa lindungi rakyat, maka kami akan turun ke jalan untuk memaksanya. Demokrasi bukan pajangan, tapi alat perlawanan!”
Catatan Kritis:
Bulukumba bukan daerah miskin sumber daya. Tapi jika niat politik dan empati pemimpinnya minim, maka rakyat hanya akan terus jadi korban. Pembentukan LTSA bukan soal proyek, tapi soal harga diri pemerintah dalam melindungi rakyatnya.
Pewarta.Basri
