SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, – 12 Juli 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) laksanakan agenda rapat audiensi dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSP JIT) guna pembahasan pengadaan seragam dinas di ruang rapat Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Rabu (9/7).
Mewakili Kemenimipas; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenimipas, Asep Kurnia—didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, dan Kepala Biro Umum—menyampaikan kondisi penataan kementerian pascaterpisah dari Kementerian Hukum dan HAM yang kini bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator dan tiga Kementerian. Salah satu topik penting yang memerlukan perhatian adalah pakaian dinas sebagai salah satu identitas kementerian itu sendiri.
“Mengingat pentingnya pakaian dinas sebagai identitas Kementerian/Lembaga, maka telah dirancang pakaian dinas bagi ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah diajukan izin penggunaan pakaian dinas tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” terang Asep saat membuka audiensi.
Setelah surat persetujuan terbit, Kemenimipas akan menindaklanjuti dengan membuat peratuan menteri perihal ketentuan warna, jenis kain hingga penggunaan pakaian dinas agar terdapat keseragaman penggunaannya. Oleh karena itu, Kemenimipas akan bekerja sama dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSP JIT) dalam proses pengadaannya.
Selain menetapkan jenis kain yang sesuai dengan spesifikasi SNI 56/201, Sekjen Kemenimipas menambahkan agar jenis pewarnaan pada pakaian dinas nantinya dapat diusulkan hak ciptanya. “Nantinya kode warna yang telah ditentukan dapat diberi nama maupun kode pada setiap pewarnaannya, dan dapat diberikan hak cipta sebagai contoh CREAM-IMIPAS,“ tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BBSP JIT, Cahyadi pun menyampakan bahwa sebelumnya Kemenimipas melalui Kepala Biro Umum telah melakukan diskusi mengenai spesifikasi pakaian dinas dan telah dilakukan pengujian terhadap enam sampel kain.
Adapun hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tadi disampaikan secara langsung oleh Ketua Tim Pengujian, Kalibrasi, Standardisasi, Inspeksi Teknis dan Uji Profisiensi, Rini Marlina. Hasil uji laboratorium terhadap dua sample kain PDL Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memenuhi semua persyaratan pada ketentuan SNI 56/201.
Secara umum, terdapat beberapa ketentuan dalam pemilihan kain pakaian dinas yaitu, kenyamanan, tebal/tipis, lembut, jenis serat, brand, dan produk IKM daerah.
Adapun tahapan spesifikasi pakaian dinas dimulai dengan dilakukannya uji lab kain pakaian dinas, selanjutnya membandingkan hasil uji lab dengan standar mutu kain SNI, hingga penetapan spesifikasi kain dengan melibatkan ahli dibidang tekstil.
Pewarta : Arif prihatin
