SATYA BHAYANGKARA-BULUKUMBA
JAKARTA, ………..– Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, mengapresiasi sikap tegas partai politik yang berani menonaktifkan sejumlah kadernya dari kursi DPR menyusul gelombang kritik publik. Keputusan terhadap Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Nafa Urbach disebutnya sebagai sinyal bahwa partai mulai mendengar suara rakyat, meski langkah itu baru awal dari proses panjang perbaikan politik.
Sebelumnya, dalam keterangan pers di Istana Merdeka yang disiarkan Minggu (31/8), Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara menghormati kebebasan berpendapat selama dilakukan secara damai. Namun, ia memperingatkan keras bahwa aksi anarkis, perusakan, hingga penjarahan tidak akan ditoleransi. Presiden juga mendorong DPR melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pencabutan tunjangan jumbo, moratorium kunjungan luar negeri, hingga membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan tokoh masyarakat.
Menurut Bung Salim, sapaan akrab Ketum Perjosi, mengungkapkan, dengan keberanian Presiden menekan DPR adalah langkah penting. Namun, ia menegaskan persoalan bangsa tidak berhenti di parlemen, evaluasi saja tidak cukup.
“Kalau DPR saja ditekan, maka Presiden harus berani juga bersikap tegas pada pembantunya di kabinet. Jangan sampai rakyat terus menanggung akibat dari kebijakan yang salah arah,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (01/09/2025).
Bung Salim menilai kinerja sejumlah menteri justru ikut menyumbang kegelisahan publik. Dari kebijakan pajak yang memberatkan rakyat kecil, harga pangan yang terus melambung, masalah lingkungan yang tak kunjung teratasi, hingga maraknya praktik tambang ilegal.
“Ketika rakyat marah, itu tanda ada masalah serius. Jika partai politik hanya membela kader, rakyat akan semakin kecewa. Begitu pula jika Presiden membiarkan para menteri bekerja tanpa evaluasi tegas,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini mengungkapkan, ada beberapa Data Kementerian Bermasalah Versi Perjosi, yang menjadi Kementerian Sorotan Utama, yakni
Keuangan Aturan pajak menekan UMKM & rakyat kecil, juga Perdagangan Gagal menstabilkan harga kebutuhan pokok
Lingkungan Hidup & Kehutanan Lemah menindak perusakan hutan dan lahan.
Seperti yang diungkapkan, Ketum Perjosi, adalah Kementerian ESDM, dinilai Lamban memberantas tambang ilegal.
Selain itu, tambah Bung Salim, pada Kementerian Pertanian, dimana Produksi pangan tak stabil, harga beras melonjak. Dan Kementerian Kesehatan bermasalah pada Layanan tak merata, polemik obat & alkes, juga pada Kementerian Pendidikan Kurikulum membingungkan, distribusi guru yang timpang, dugaan penyalahgunaan anggaran dan bahaya rangkap jabatan
Selain soal kinerja, Perjosi juga menyoroti fenomena rangkap jabatan di kementerian maupun BUMN. Menurutnya, praktik ini berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan sekaligus menurunkan efektivitas kerja.
“Bagaimana mungkin pejabat bisa fokus menyelesaikan masalah kalau memegang terlalu banyak posisi strategis, sehingga nPresiden harus segera menertibkan praktik rangkap jabatan agar pemerintahan lebih bersih dan profesional,” ujar Asesor BNSP ini.
Menurut Mantan Dirut Harian Ujungpandang Ekspres mengungkapkan, langkah Presiden Prabowo menekan DPR, disebut sebagai sinyal awal keseriusan pemerintah menjawab keresahan rakyat. Namun, menurutnya, keberanian sejati seorang pemimpin diuji saat harus mengambil keputusan yang lebih sulit untuk mencopot pembantu yang gagal dan membiarkan yang bekerja tidak berpihak pada rakyat.
“Pertanyaan publik sekarang sederhana, beranikah Presiden Prabowo bersikap sama tegasnya kepada para menteri, Jika ya, maka kepercayaan rakyat akan pulih. Jika tidak, maka kegelisahan ini akan terus membesar,” tutup wartawan senior dibidang kriminal ini.(al/akc)
Pewarta.Basri
