SATYA BHAYANGKARA-BULUKUMBA
-Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) menggelar aksi di depan kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba, yang merupakan bagian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (17/9/2025).
Dalam aksinya, PATI menegaskan bahwa suara rakyat, khususnya nelayan, tidak boleh diabaikan. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
“Suara rakyat tak boleh tertutup, kinerja instansi harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas salah satu perwakilan PATI.
PATI menekankan posisinya sebagai lembaga kontrol sosial yang mendukung pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menyoroti agar pejabat tidak mengesampingkan kepentingan kelompok kecil, termasuk nelayan, yang sering berada di posisi lemah.
Salah satu poin tuntutan yang disampaikan adalah desakan agar Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan segera mengambil alih agenda rapat bersama nelayan. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis (18/9/2025) di ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
Desakan tersebut merujuk pada Surat Permohonan Bupati Bulukumba, tertanggal 1 September 2025, Nomor 100.1.2./2616/DP, yang bertujuan meredakan potensi konflik nelayan di wilayah perairan Bulukumba.
“Sebagai cabang dinas yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, sudah sepatutnya mereka menjadi tuan rumah dan bertanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban nelayan di wilayahnya,” tegas pernyataan sikap PATI.
Namun, lantaran tak mendapat respons dari pihak Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, massa aksi akhirnya menyegel dua kantor dinas perikanan dan dinas cabang kelautan tersebut sebagai bentuk protes.
PATI berharap melalui langkah konkret itu, kepentingan nelayan dapat lebih terlindungi dan agenda rapat berjalan secara adil, transparan, serta benar-benar berpihak pada masyarakat
Pewarta. Basri
