SATYA BHAYANGKARA JENEPONTO – Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi Selatan kini tengah menjadi perbincangan hangat. Setelah wilayah Luwu Raya dan Bone mencuat ke permukaan, kini giliran Kabupaten Jeneponto yang mulai menyuarakan urgensi pemekaran wilayah demi memutus mata rantai ketimpangan pelayanan dan ekonomi.
Wacana pemekaran daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ini mendapatkan angin segar setelah Sekretaris Daerah Jufri Rahman, membuka ruang bagi daerah-daerah untuk berjuang ke Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal tersebut, elemen pemuda di Kabupaten Jeneponto menyatakan dukungan penuh atas terbentuknya Forum Pemekaran Daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Jeneponto, Gunawan, menegaskan bahwa langkah ini adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat Bumi Turatea.
Menurutnya, pemekaran adalah solusi konkret di tengah belum maksimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi yang mendasar.
Menakar ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dan kemiskinan yang semakin merajalela, Gunawan menyoroti posisi daerah Jeneponto yang hingga kini masih sulit bersaing secara kompetitif dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan.
“Terbentuknya forum ini adalah angin segar. Sampai hari ini, pemerintah daerah belum mampu memberikan perbaikan signifikan terhadap persoalan sosial dan ekonomi. Jeneponto harus lebih kompetitif, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tertinggal,” tegas Gunawan.
Selain faktor ekonomi, Gunawan juga menyebut aspek kewilayahan juga menjadi alasan kuat perlunya pemekaran di Jeneponto.
Bahkan dengan tegas, Gunawan mencontohkan kondisi di ujung barat, seperti Desa Barana, Bangkala, di mana masyarakat harus menempuh perjalanan lebih dari satu jam hanya untuk mendapatkan akses layanan di pusat kota kabupaten.
“Jarak tempuh yang jauh diperparah dengan minimnya fasilitas infrastruktur yang memadai. Sangat miris melihat potensi daerah yang besar ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Setelah 80 tahun merdeka, sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kondisi pra-sejahtera,” lanjutnya.
Pewarta : Andi Asrul
