SATYA BHAYANGKARA-BULUKUMBA
-Adanya isu yang beredar tentang rencana penarikan retribusi kawasan wisata di Desa Lembanna menuai protes dan gelombang penolakan dari masyarakat Perintis jalan Mattoangin.Sabtu 14 februari 2026
Aksi penolakan ini dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh masyarakat perintis jalan yang dikoordinir oleh Mus Muliadi selaku koordinator aksi.
Kepada media, koordinator masyarakat perintis jalan, Mus Mulyadi mengatakan bahwa pihak mereka tidak mempersoalkan terkait adanya rencana penarikan retribusi oleh pemerintah desa lembanna melalui Bumdes, namun lokasi tempat penarikan retribusi tersebut harus dilokasi yang telah ditentukan sebagai kawasan wisata seperti Batu Tongkaraya dan Passea dan tidak boleh dilakukan di pintu masuk ruas jalan jalur dua.
“Silahkan lakukan penarikan retribusi tapi tidak boleh di pintu masuk jalur dua karena itu jelas menyalahi aturan, apalagi itu masih masuk kategori jalan poros/jalan raya,”ujarnya
Mus Mulyadi juga menambahkan bahwa apabila penarikan retribusi dilakukan di pintu masuk jalur dua , maka itu jelas berpengaruh terhadap usaha mereka dan berdampak terhadap warga yang akan bermukim di situ nantinya.
“Kami jelas menolak jika lokasinya ada di pintu masuk jalur dua dan menyarankan untuk menarik retribusi di lokasi kawasan wisata yang telah disepakati akan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri,”tambahnya
Mus Mulyadi menegaskan bahwa jalan Mattoangin di rintis melalui swadaya masyarakat sehingga pemerintah tidak boleh seenaknya melakukan hal semaunya sendiri yang bisa mengundang gelombang protes dari masyarakat bahkan berpotensi terjadi keributan.
“Harusnya juga pengelolaan kawasan wisata seperti Batu Tongkaraya dan Goa Passea melibatkan atau memberdayakan masyarakat perintis sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja keras mereka dalam membuka lahan yang akhirnya menjadi kawasan wisata yang menarik banyak pengunjung seperti yang kita lihat sekarang ini,”tutup Mus Mulyadi.
Narasumber.Mus Mulyadi
Pewarta.Basri
