SATYA BHAYANGKARA MAKASSAR — pada 9-11 Agustus 2024. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar (HIPERMATA).
Selama pelatihan, para peserta diberikan kesempatan untuk mendalami berbagai materi yang dirancang guna memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan advokasi kebijakan di sektor sumber daya alam, khususnya perikanan.
Beberapa topik yang dibahas dalam pelatihan seri pertama ini meliputi hak-hak nelayan, analisis rantai nilai (value chain), metode membaca anggaran, serta teknik kampanye dan advokasi. Materi-materi ini disampaikan oleh para ahli di bidangnya yang memiliki pengalaman panjang dalam isu-isu perikanan dan tata kelola.
Pelatihan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pemuda, terutama mahasiswa, dapat berperan aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor perikanan. Selama tiga hari pelatihan, peserta juga dilibatkan dalam diskusi kelompok dan simulasi advokasi yang bertujuan memberikan pemahaman praktis mengenai implementasi advokasi yang efektif.
Selain itu, peserta didorong untuk mengembangkan proyek mandiri sebagai upaya lanjutan dalam memantau kebijakan sektor perikanan.
“Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi para peserta untuk terlibat aktif dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor perikanan. Kami juga mendorong mereka untuk mulai menggunakan data dalam advokasi yang dapat berkontribusi positif terhadap keberlanjutan sektor ini,” ujar Lalu Hendri Bagus, peneliti Transparency International Indonesia.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar, Muhammad Nasrum, menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh Transparency International Indonesia.
“Kami sangat bersyukur dan bangga bisa dilibatkan dalam pelatihan ini karena akan sangat berguna untuk meningkatkan kapasitas kami dalam memantau kebijakan dan advokasi yang kami lakukan. Terlebih sektor perikanan adalah salah satu potensi sumber daya alam yang cukup strategis di kabupaten kami, sehingga memerlukan peran aktif masyarakat, khususnya pemuda, dalam pemantauan kebijakannya,” ujar Muhammad Nasrum.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil riset rapid etnografi “Jala Korupsi di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Dampaknya terhadap Masyarakat Pesisir” yang dilakukan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Seri pelatihan ini bertujuan memberdayakan pemuda dalam mengidentifikasi, memantau, dan menganalisis kebijakan serta aliran keuangan dalam sektor tersebut. Selain materi mengenai hak-hak nelayan, analisis rantai nilai, dan metode membaca anggaran, pelatihan seri selanjutnya juga akan membahas Identifikasi Beneficial Owners, Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Sosial, serta Teknik Kampanye dan Advokasi.
Pewarta Sahril
Editor Asmaul Tutu
