SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, – Rabu,12 Februari 2025. Belakangan ini, Institusi MA & Peradilan sering di terpa berbagai polemik yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan tantangan integritas institusi juga kewibawaan Hakim peradilan
Untuk itu, Mahkamah Agung diminta untuk segera mengambil langkah tegas guna merespons situasi ini dan menjaga integritas serta kelancaran proses peradilan di Indonesia.
Syamsul Bahri, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), dalam pernyataan sikap terbarunya, menegaskan pentingnya sinergi untuk meredam dan mengantisipasi hal2 kemungkinan terjadi lagi,antara berbagai pihak untuk memperbaiki situasi sekarang ini sangat di butuhkan
“Reformasi birokrasi, langkah tegas, dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak harus segera direalisasikan oleh pimpinan MA,” ujar Syamsul dalam keterangan tertulisnya. Rabu (12/2/2025).
Isu terkait keberadaan tenaga honorer, baik PPNPN (Pekerja Pemerintah Non Pegawai Negeri) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), juga menjadi sorotan. Syamsul mengusulkan agar rekan-rekan media yang tergabung dalam Kelompok Kerja FORSIMEMA-RI dapat berperan lebih aktif dalam menjaga serta melindungi hakim dan warga peradilan, baik yang sedang bertugas di ruang sidang maupun di luar persidangan.
Selain itu, Syamsul menekankan pentingnya fasilitas penunjang yang memadai di ruang persidangan dan press room. “Humas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diharapkan dapat memberikan fasilitas kepada rekan-rekan media yang standby di press room untuk memberikan kenyamanan melaksanakan tugas profesi awak media dengan baik,” tambahnya.
Diharapkan, dengan adanya langkah tegas dari pimpinan MA dan sinergi antara tenaga honorer, media, dan seluruh pihak terkait, sistem peradilan Indonesia akan lebih berwibawa, transparan juga profesional, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan masyarakat sekarang.
Pewarta : Arif prihatin
