SATYA BHAYANGKARA | JAKARTA, –Jum’at, 28 November 2025. Pembinaan ini menjadi momentum strategis dalam meneguhkan kembali arah kebijakan Mahkamah Agung, khususnya terkait bidang teknis yudisial.
Penguatan kualitas dan integritas aparatur peradilan kembali ditegaskan melalui agenda penting yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Berdasarkan undangan resmi Nomor 1872/KPT.W12-U/UND.KP3.4.2/XI/2025 tertanggal 26 November 2025, H Suharto, SH, M.Hum Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial dijadwalkan memberikan pembinaan langsung kepada para pimpinan satuan kerja di wilayah Jawa Tengah.
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Aula Lantai Dua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Pembinaan ini menjadi momentum strategis dalam meneguhkan kembali arah kebijakan Mahkamah Agung, khususnya terkait bidang teknis yudisial.
Di tengah dinamika hukum yang terus berkembang, pimpinan Mahkamah Agung menekankan pentingnya kesiapan aparatur peradilan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan profesionalisme, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kehadiran Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial dalam forum pembinaan tersebut mencerminkan komitmen kuat pimpinan MA untuk memastikan seluruh jajaran peradilan berada pada jalur yang selaras dalam menjalankan amanah besar penegakan hukum.
Undangan dalam kegiatan ini mencakup berbagai unsur pimpinan dari seluruh lingkungan peradilan—baik Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, seluruh Pengadilan Negeri di Jawa Tengah, seluruh Pengadilan Agama di Jawa Tengah, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Militer.
Hal ini menegaskan bahwa pembinaan tersebut bersifat lintas lingkungan peradilan dan menjadi bagian dari upaya konsolidasi nasional Mahkamah Agung dalam menjaga marwah, integritas, dan keseragaman standar kerja peradilan di seluruh Indonesia.
Selain menjadi ajang konsolidasi, pembinaan ini juga diharapkan menjadi sarana penyampaian arahan langsung mengenai penerapan kebijakan yudisial, tata kelola peradilan yang efektif, penyelesaian perkara yang berkeadilan, serta penguatan integritas aparatur.
Kehadiran pimpinan pusat secara langsung di daerah memberikan nilai tambah penting bagi satuan kerja, karena membuka ruang dialog, evaluasi, dan penegasan kembali komitmen Mahkamah Agung untuk terus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Di tengah upaya reformasi birokrasi peradilan yang terus berjalan, kegiatan pembinaan semacam ini menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan lembaga peradilan yang unggul, bersih, dan dipercaya publik.
Pembinaan ini bukan semata kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret untuk memperkuat pondasi moral dan teknis aparatur peradilan agar senantiasa mampu menjawab tantangan zaman dengan profesionalitas dan integritas.
Penulis: Nur Amalia Abbas
Sumber : Humas MA
Pewarta : Arif prihatin
