SATYA BHAYANGKARA SINJAI —Putusan atas perkara nomor 3/Pid. B/2023/PN Sinjai yang bergulir di Pengadilan Negeri Sinjai dinilai janggal oleh Pihak keluarga Terdakwa Dandi dan Sarif yang dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya 6 bulan penjara tapi pada akhirnya Hakim memutuskan 7 bulan penjara kepada ke dua terdakwa.
Hal ini di ungkapkan Andi Mallarangan saat menghadiri sidang pembacaan putusan di PN Sinjai, Rabu 15/2/2023
Menurutnya, Hakim mengabaikan Fakta Persidangan yang dimana telah terjadi perdamaian antara Pihak Korban dengan para terdakwa pada saat sidang keterangan saksi korban.
“jadi pada saat sidang waktu lalu, ke empat korban telah memberikan pernyataan telah memaafkan perbuatan para pelaku, dan sesuai petunjuk dan surat pernyataan dari Ketua Koni Selayar akan menyelesaikan secara kekeluargaan”jelas Sekjend LSM Labraki ini.
lebih lanjut Andi Mallarangan menjelaskan, harusnya Hakim memberikan putusan yang sedikit meringankan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), apalagi ke dua terdakwa bukanlah pelaku yang memulai terjadinya penganiaanya tersebut. ada pelaku lain yang saat ini statusnya menjadi Daftar Pencarian Orang.
“kita faham bahwa ketika Korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa atau ada perdamaian, memang tidak bisa menghentikan proses Pidananya yang terlanjur bergulir dipersidangan, tapi setidaknya meringankanlah, ini kok malah putusannya malah lebih tinggi dari tuntutan JPU”
“saat ini kami sedang berkoodinasi dengan teman-teman praktisi Hukum terkait putusan ini, rencananya kami akan melaporkan masalah ini ke Pengadilan Tinggi di makassar dan melaporkan ke Komisi Yudisial tentunya terkait apakah ada potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau tidak.” tutup Andi Mallarangan
dari hasil penelusuran awak media di beberapa praktisi hukum didapatkan penjelasan jika Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.
“kami sangat menyayangkan adanya putusan yang dibacakan dengan vonis melebihi tuntutan JPU, kami selaku pemerhati menganggap bahwa Majelis Hakim tidak jelih melihat kasus tersebut yang dimana dalam persidangan telah diperlihatkan Bukti Perdamain atas dasar kekeluargaan dan/atau alasan pemaaf dari para korban”ungkap dari seorang Praktisi Hukum yang tidak ingin di sebutkan namanya.(Red’*
Sumber:Andi Mallarangang
Adm : Irsan DT
