satyabhayangkara.co.id | Saumlaki_
Terkait hak-hak masyarakat Desa Lermatang, kecamatan Tanimbar Selatan kabupaten Kepulauan Tanimbar yang belum terealisasi, bertempat di ruang rapat Bupati Kepulauan Tanimbar, berlangsung rapat yang dihadiri oleh Perwakilan perusahaan INPEX, Perwakilan PT.TAKA, Plh.Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kadis Kesbangpol, Dinas perikanan, Camat Tanimbar Selatan, Pemdes Lermatang, BPD, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan masyarakat pembudidaya Rumput laut desa Lermatang.Senin (06/05/24) sore.
Kepada media ini Simon Martin Rangkoly (30), Seketaris Pemuda Desa Lematang mengatakan dalam rapat itu perwakilan INPEX yang hadir telah sampaikan bahwa sudah diarahkan manajemen INPEX, Ibu Puri Minarni di Jakarta, untuk lakukan pembayaran kompensasi rumput laut yang mekanismenya itu diatur oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sedangkan untuk nelayan tangkap masih belum bisa di realisasikan karena pihak perusahaan masih bingung cara menghitungnya tetapi sudah ada data-data yang diambil oleh ketua-ketua kelompok nelayan tangkap dan telah diserahkan kepada Plh. Sekda Kepulauan Tanimbar untuk dikaji lebih dalam sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
“ Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ibu Pury Minarni dan Management Inpex Masela Ltd di Jakarta yang telah memberikan titik terang bagi permasalahan kompensasi bagi petani rumput laut dengan memutuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi bagi Petani Rumput laut dalam waktu dekat sesuai pernyataan yang disampaikan perwakilan Inpex Saumlaki, pada rapat tadi dengan mengikuti mekanisme pembayaran yang ditetapkan Oleh Dinas Perikanan.” Ucap Simon.
Selanjutnya dirinya berharap pernyataan yang telah disampaikan dapat segera terealisasi, bukan hanya pernyataan kosong semata, dia selaku Pemuda berkomitmen tetap mengawal prosesnya hingga selesai dan bukan hanya untuk satu permasalahan ini saja, namun pemuda tetap siap berdiri di garda terdepan demi kepentingan dan hak hak masyarakat lermatang.
“ Himbauan kami bagi managemen Inpex dan perusahaan lainnya, Tanah Lermatang adalah Tanah yang bertuan, kami ada, kami bukan masyarakat primitif yang tidak dapat berdialog untuk mencapai mufakat, ada pemerintah desa, datang dan temui sebelum melakukan aktifitas apapun, jangan mencari perorangan karena perorangan hanya mencerminkan kelompok tertentu namun pemerintah desa adalah kami secara keseluruhan masyarakat. Kami adalah masyarakat yang dibesarkan dengan Adat yang baik maka hargai Adat Istiadat kami.” Tegasnya
Sambungnya memastikan akan bersama mengawal proyek strategis nasional ini berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak hak masyarakat demi terwujudnya keinginan Bapak Presiden Jokowi dan hipotesa berdirinya perusahaan bahwa Masyarakat daerah Tapak harus sejahtera.
“Harapan beta pribadi dan sebagai sekertaris pemuda, untuk para nelayan tangkap semoga kajian yg akan dibuat benar-benar sesuai aturan dan hati nurani.” Tutupnya.(AL)
