SATYA BHAYANGKARA | JAWA BARAT, – Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan: Maulidi Hilal, Bc.IP., S.H., M.Si. Jum’at ( 12/9/2025 ) di Palembang.
Upaya memperkuat transparansi lembaga pemasyarakatan terus digalakkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Salah satunya melalui penguatan peran kehumasan agar layanan dan kinerja pemasyarakatan dapat diketahui masyarakat secara luas.
keterlibatan media menjadi bagian penting dalam membangun citra positif lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, publik berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pelayanan maupun program yang dijalankan.
Komunikasi yang baik antara jajaran pemasyarakatan dengan media akan membuka ruang keterbukaan, sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dan sedang dikerjakan
kegiatan bimbingan teknis kali ini diikuti para Kepala Lapas, Karutan, Kabapas, hingga Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka dibekali keterampilan menyusun, mengemas, dan menyampaikan informasi agar lebih transparan serta mudah dipahami publik.
Selain fokus pada penguatan peran kehumasan, kegiatan ini juga mencakup pelatihan pengelolaan sistem database lembaga pemasyarakatan.
Operator sistem database dan pengelola layanan publik turut dilibatkan demi menghadirkan pelayanan yang modern, akuntabel, dan berbasis teknologi.
Kita ingin ada sinergi antar-unit agar pengelolaan data berjalan lebih tertib. Ini juga mendukung transparansi layanan pemasyarakatan di era digital
pemasyarakatan tidak bisa bekerja sendirian. Sinergi dengan aparat penegak hukum dan keterlibatan media dinilai sebagai kunci agar lembaga pemasyarakatan semakin dipercaya masyarakat. “Transparansi bukan hanya tentang informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan
Penyampaian Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan: Maulidi Hilal, Bc.IP., S.H., M.Si. justru berbeda sekali dengan apa yang ada di Lapas Kelas IIA Kuningan
Hal itu diungkapkan beberapa insan media yang pernah berupaya untuk mencari informasi di Lapas Kelas IIA Kuningan
Jangankan untuk meminta informasi dari Kalapas, dari Kepala Kesatuan Pengamanan ( KPLP ) dan bahkan dari humas sendiri susahnya bukan main, harus ada janji dulu itu alasan mereka. sementara kita sendiri tidak punya nomer handphone mereka” tutur mereka melalui tim liputan media ini. Sabtu, ( 15/11/2025 )
Bagaimana Lapas Kelas IIA Kuningan akan menyandang penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sementara untuk keterbukaan informasi publik saja sulit” katanya
Kita berharap, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini
Untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta meningkatkan profesionalisme aparatur negara, menggunakan teknologi untuk efisiensi, dan memastikan supremasi hukum.
Pewarta : Arif prihatin
