SATYA BHAYANGKARA | KANTOR PERTANAHAN, KABUPATEN CIREBON, – Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat.
Dalam rapat dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), pada Selasa (11/02/2025), ia menekankan pentingnya pendaftaran tanah adat untuk menghindari konflik pertanahan di masa depan.
“Tanah ulayat harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jika suatu suku memiliki tanah ulayat, perlu ada pencatatan resmi mengenai batas wilayah, kepemimpinan adat, dan mekanisme pengelolaannya,” ujar Menteri Nusron.
Simak berita selengkapnya di bawah ini:
https://www.atrbpn.go.id/berita/rapat-dengan-komite-i-dpd-ri-menteri-nusron-tegaskan-komitmen-kepastian-hukum-tanah-ulayat
Pewarta : Arif prihatin
